Menambah Kegelisahan Sukma

oleh Muhammad Syarafuddin

KAMIS sore (07/7), pukul 04.30 WITA hingga senjakala, di kantor redaksi LPM Sukma, gedung SC komplek kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Saya diminta mengisi Orientasi Kepengurusan LPM Sukma 2011-2012, khusus untuk departemen redaksi. Ada sekitar 10-an orang, termasuk Ahmad Mubarok, Pimpinan Redaksi Sukma yang baru.

Diskusinya asik, cem-macem yang diperbincangkan. Celetukan pertanyaannya juga sulit dan cukup bikin senewen—meskipun, ini kegelisahan dengan tema yang klasik. Mulai dari soal posisi antara Sukma dengan politik kampus, dilema antara berita pedas dan resiko yang membayangi, anggota yang susah diajak kerja, dan lainnya.

Ada banyak inspirasi dari pendahulu-pendahulu pers kita. Raden Mas Tirto Adhisoerjo dengan Medan Prijaji-nya terkenal karena olahan kritiknya. Orang bilang tulisan Mas Tirto bisa bikin pembaca “moentah darah”. Berbeda dengan Hadji Agus Salim—guru Soekarno dan Mohammad Natsir—di Soeara Kaoem. Gaya salim menulis memang kritis, tapi sinis dan manis.

Saya minta anak Sukma belajar menulis seperti Salim. Temuan-temuan lapangan tetap diturunkan. Tapi dikemas dengan gaya kritis, tapi sini dan manis. Ketimbang gaya hantam kromo, gaya ini memang lebih menyulitkan si objek kritik untuk membuat pukulan balik. Ia tersinggung marah tapi juga tersipu malu.

Sedikit humor juga tidak ada salahnya. Mahbub Junaidi dari Duta Masjarakat berpendapat, mengkritik dengan cara menyentil dan gelak tawa adalah lebih baik ketimbang membuat objek kritik menjadi murka. “Bukankah humor, disamping melankolik, juga merupakan kebiasaan kesusastraan?” tunjuk Mahbub menambahkan. Tentu Anda masih ingat dengan kemasan kritik ala Republik Mimpi besutan Effendi Ghozali yang sempat tayang di Metro Tv.

Ombudsman juga tawaran menarik. Ombudsman adalah redaktur pembaca. Dia menengahi antara pembaca dan jurnalis. Ketika ada keluhan dan kecaman dari pembaca, seorang ombudsman bisa menjelaskan kenapa newsroom berbuat hal itu.

Tapi ombudsman juga bisa membantu pembaca dalam memberi saran dan kritik terhadap jurnalis. Ombudsman adalah “penangkal petir”, agar ketika terjadi persoalan media tidak langsung ujug-ujug dilempar meja hijau. Dialog selalu menjadi opsi pertama dan yang terbaik.

Ombudsman tidak mesti berada pada pihak pembaca atau jurnalis—bahkan ia bisa berada pada posisi pendapatnya sendiri. That’s the point! Di majalah Pantau, M. Said Budairy bertugas sekali ombudsman. Ia berhak meneliti catatan wartawan jika ada keluhan pembaca kepada Pantau. Laporan tersebut kemudian ditulis di halaman Pantau setiap bulannya.

Ini bukti bahwa media tidak hanya pintar mengkritik, tapi juga berani menerima otokritik. Plus, upaya melecut jurnalis agar lebih berhati-hati dan terus meningkatkan kualitas jurnalistiknya.

Sukma toh punya beberapa senior yang telah bekerja di media dan paham dengan baik seluk-beluk dunia media dan jurnalisme. Ia sudah lama lulus—dan karena itu lebih bisa bersikap obyektif terhadap Sukma—dan kebetulan mau menambah beban waktu hidupnya untuk menjadi ombudsman gratisan.

Untuk ukuran pers kampus yang ditakdirkan “amatiran abadi”, usul ini memang terdengar  genit. Tapi, kapan lagi bisa bikin eksperimen gila semacam ini kalau tidak di pers kampus?! Buktinya, setahu saya (sekali lagi setahu saya), media Indonesia yang pernah pakai konsep ini cuma almarhum majalah Pantau.

***

Terkait posisi Sukma di kancah politik kampus, saya mengutip kisah pertemuan antara Bill Kovach, penulis The Elements of Journalism dan Jimmy Carter, Presiden AS, di Gedung Putih tahun 1979.

“Ketika Anda memiliki kekuasaan, Anda menggunakan informasi untuk membuat orang mengikuti kepemimpinan Anda. Namun kalau Anda wartawan, Anda menggunakan informasi untuk membantu orang mengambil sikap sendiri,” ucap Carter. “Carter benar sekali,” kata Kovach. “Informasi yang sama dipakai untuk dua tujuan yang berbeda. Bahkan berlawanan.”

Dari dulu, secara pribadi (entah pendapat rekan Sukma lainnya), saya tidak sepakat Sukma dibawa-bawa ke ajang politik praktis (pemilwaraya misal). Alasannya sederhana, logika jurnalisme dan logika politik praktis tidak akan bisa bertemu. Coba saja. Saya jamin bakal puyeng.

“Bagaimana Anda melihat mading Sukma, mading ada dimana-mana, hampir semua UKM masing-masing punya?” Kata seorang mahasiswi. Sayang sekali saya lupa bertanya namanya siapa, tapi ini pertanyaan bagus.

Kita seringkali terjebak dengan trend dan kebiasan umum yang ada. Orang bikin mading, kita bikin juga. Orang bikin buletin, kita bikin juga. Saya punya usul, Sukma bikin polling. Untuk menentukan media Sukma mana yang paling disukai dan cocok bagi pembaca. Apakah itu mading, buletin, tabloid atau online. Jika ada media yang ternyata tak efektif, pangkas saja. Kasihan toh jika kawan-kawan jungkir-balik bikin satu terbitan tapi ternyata tidak terbaca oleh pembaca cuma karena pemilihan medianya tak tepat.

Andreas Harsono saat bertemu dengan LPM Balairung dari UGM, salah satu LPM terkemuka yang langganan meraih ISAI Award, sebuah penghargaan untuk pers alternatif. Mengusulkan agar LPM Balairung go online saja dan meninggalkan media cetak. Agak mengejutkan.

Ini usul yang mengejutkan. Tapi dipikir-pikir bagus juga. Ada beberapa faktor. Pertama, kampus kita sudah memiliki hot spot, modem juga murah, internet bukan lagi barang mewah. Kedua, laptop atau netbook juga sudah menjadi barang jamak empunya mahasiswa. Ketiga, Sukma bisa memangkas banyak biaya—yang sebelumnya untuk cetak—dan mengalihkannya untuk pengadaan inventaris lain, misal kamera digital. Keempat, internet punya keunggulan dari segi kecepatan. Tidak hanya aksara, tapi juga mampu memuat foto, audio dan video sekaligus.

Perombakan newsroom jelas terjadi. Redaktur terbitan cetak bakal fokus ke online, dabn bakal dibutuhkan kru tambahan seperti ahli IT dan web designer. Tentu saja untuk Sukma, usul ini mesti dipertimbangkan masak-masak. Maka, polling di atas menjadi urgen.

***

Saya juga kasih usul. Pertama, Sukma berusia 13 tahun dan sudah saatnya melakukan liputan panjang dan mendalam terkait sejarah dirinya sendiri. Kita sudah kehilangan Pak Asywadie Syukur, rektor di era 1998 saat Sukma lahir. Satu saksi mata sudah hilang. Mumpung masih ada Abang Muhayat dan Abang Imam Alfiannor.

Ini langkah bagus, mewariskan sejarah, inspirasi, sekaligus bahan evaluasi dari para pendahulunya. Contoh bagus adalah narasi milik Coen Husain Pontoh berjudul “Konflik Nan Tak Kunjung Padam”, liputan sejarah Tempo.

Kedua, Sukma belum mendapat manfaat yang pantas dari era kebebasan pers. Kampus secara implisit masih menolak prinsip keterbukaan ifnormasi dan dan belum memberi jaminan keamanan yang cukup bagi Sukma dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Dulu, Sukma merasa bangga ketika terjadi bentrokan karena satu berita panas. Bangga karena ini heroik. Belakangan, saya pikir ini lelucon. Kita seperti tidak belajar dari yang sudah-sudah.

Alangkah baiknya jika Sukma mengkaji Kode Etik Jurnalistik, UU terkait Kebebasan Pers dan IT. Lalu membreakdownkan dan memperjuangkannya agar menjadi sesuatu yang cocok untuk kebutuhan Sukma dan kampus kita. Sayang donk, Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) kerjanya cuma ribut setahun sekali pas Pemilwaraya.

Tapi cuma berharap pada kampus juga bisa makan hati. Sukma mesti membangun hubungan yang baik dengan lembaga luar semacam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Saya yakin, mereka akan menganggap wartawan kampus sebagai adik-adik yang patut dilindungi. Wong kebanyakan mereka juga mulai kariernya dari pers kampus.

Tentu saja, ini bukan jaminan 100% bahwa Sukma akan terus aman dalam tugas jurnalistiknya. “Jurnalisme punya seribu satu macam halangan,” kata Seno Gumira Ajidarma.

Ketiga, Sukma mesti sekali lagi lebih proaktif dalam mengkampanyekan pentingnya Surat Pembaca dan Hak Jawab. Saya suka bingung, ini kampus atau kampung preman. Kalau ada berita Sukma yang tidak enak di satu-dua telinga, mereka langsung nyosor main kasar. Bahkan main intrik politik dibelakang untuk jatuh-menjatuhkan. Paling minim, ya intervensi atau pangkas dana.

Jika memang ini komunitas intelektual, lalu kenapa mereka (rektorat, dosen, aktivis dan mahasiswa) tidak menulis untuk menggunakan Hak Jawabnya? Weleh-weleh…

Tentu semua usul di atas itu fleksibel. Bukan tipikal usul macam larik puisi Peringatan Wiji Thukul, “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang … Maka hanya ada satu kata: lawan!” Anehnya, niat awal saya ingin bantu unjuk pikiran, tapi malah bicara berpanjang-lebar. Menjawab kegelisahan dengan kegelisahan lainnya. Maafkan saya.

Akh, hari sudah senja dan suara saya mulai serak. Diskusi ditutup dengan beberapa potong buah nenas segar. Yang bikin perut saya—yang sedari pagi sudah sakit—terasa semakin tidak enak. []

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: