Wong Cilik Menuntut Tanah

TERAS sekretariat Dema Unlam kemarin pagi (12/1) tampak lebih ramai dari biasanya. Tua-muda, lelaki-wanita, dari mahasiswa sampai yang paruh baya tumplek-blek. Rokok kepul-mengepul. Dari yang gondrong dan memakai jeans belel, sampai yang rapi dan modis. Ada sekira lima puluh lebih demonstran disana.

Di halaman, beberapa pancak bendera sedang diikatkan. Spanduk rapi terlipat siap digelar. Poster-poster menumpuk, paling atas berbunyi “Rawa Kalsel Bukan untuk Sawit” dengan tinta merah. Sebagai pemanasan dipilih beberapa lagu protes yang acapkali dijadikan mars demonstrasi, “Nyanyiii buuudaya pembebasaaan…”

Aksi yang mengusung tema “Hentikan Obral Izin Eksploitasi SDA dan Perampasan Tanah Rakyat” ini sendiri baru digelar pada pukul 10.40 Wita, molor 40 menit dari jadwal yang telah ditetapkan. Demonstrasi dimulai dari kampus Unlam, menuju Polda Kalsel, berakhir di gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Ini adalah aksi serentak di 27 provinsi di Indonesia untuk menyikapi berbagai macam kasus perampasan hak rakyat yang dilakukan rezim Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono. Terdiri dari berbagai elemen seperti petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa dan LSM. Mereka menamakan diri Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat – Kalsel.

“Persiapan aksi ini membutuhkan empat kali pertemuan. Dua kali di Kompas Borneo untuk Banjarmasin, dua kali di Walhi untuk Banjarbaru,” ucap salah seorang peserta aksi. Koordinator Lapangan (Korlap) adalah Rahmat Mulyadi (38). Aktivis Walhi yang akrab disapa Bang Abu ini tampak begitu atraktif. Memakai tanggui, sepatu bot dan berselempang sarung.

Iring-iringan aksi cukup semarak. Mulai dari gadang pisang hingga enceng gondok dalam plastik mereka bawa. Dari bendera yang dikibarkan, tertera nama Walhi, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), BEM Fakultas Hukum Unlam, Mapala Justisia, dan Friends of The Earth. Tentu ini hanya sebagian, sebab dari selebaran yang didapatkan wartawan, ada 17 lembaga yang turut bergabung.

Dari poster dan spanduk, terbaca, ada beragam isu yang diusung. Mulai dari persoalan sawit, pertambangan batubara, pelanggaran HAM, hak-hak masyarakat adat hingga penggusuran PKL. Yel-yel sahut-menyahut. “Hidup petani! Hidup nelayan! Hidup PKL! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat!” Meski sempat mengganggu kenyamanan pengguna jalan sekitar, aksi tidak sampai menyebabkan kemacetan.

Di halaman rumput Polda Kalsel, Bang Abu membacakan pernyataan sikap. “Di Kalsel, dalam kurun 2008-2011 telah terjadi 28 kasus konflik sosial yang diakibatkan oleh perkebunan sawit. Belum terhitung kasus aklibat pertambangan,” teriaknya. Entah kenapa, megaphone yang dipakai kualitas suaranya buruk. Putus-putus, susah didengar. Pihak kepolisian akhirnya meminjamkan satu megaphone berwarna putih yang ditempeli sticker “POLISI” kepada orator.

“Ini akan kami jadikan sebagai bahan introspeksi. Polisi akan selalu berada di belakang rakyat. Itulah komentar saya sebagai kapolda,” ucap Kapolda Kalsel Brigjen Syafruddin dihadapan massa demonstran.

Dalam sekejap, tanggapan kapolda ini dibalas orasi, “Semoga polisi mau bertobat untuk tidak lagi menjadi centeng perusahaan. Bertobat untuk tidak lagi menggunakan senjatanya kepada rakyat.” Usai serah terima surat pernyataan sikap, massa kemudian bergerak maju menuju gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Massa mengerumun di atas pagar dan trotoar depan gedung wakil rakyat banua ini. Poster dipancak. Spanduk dibentang. Orasi digilirkan, mulai dari aktivis lingkungan, PKL, masyarakat adat, serta mahasiswa.

“Dari delapan kasus yang saat ini ditangani Walhi. Kami melihat, polisi bukannya mengusut tuntas, malah menjadi centeng perusahaan sawit. Melindungi dan melanggengkan pencaplokan perusahaan sawit terhadap tanah warga,” jelas Dwitho Frasetiyadhi, manajer Kampanye Walhi disela-sela aksi kepada wartawan.

“Perlu diingat, lahan warga ini adalah lahan produktif. Potensi pecah konflik didaerah-daerah tersebut sangatlah besar,” tandas Dwitho. Dibelakang Dwitho, Tari Kanjar siap dihadirkan. Tari tradisional ini biasa dipakai suku Dayak Meratus untuk menyambut para tamu. Tamu yang dimaksud adalah anggota dewan.

Lucunya, puncak aksi berupa serah-terima dokumen pernyataan sikap dan dengar tanggapan singkat dari anggota dewan ini malah berubah menjadi semacam forum debat jalanan. Terhitung ada empat peserta aksi yang mendebat Riswandi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel.

“Apa yang bisa dilakukan DPR untuk melindungi tanah-tanah warga?” tanya seorang lelaki paruh baya peserta aksi. ”Ubah aturannya! Ubah agar pro rakyat. Dan itu adalah wewenang DPR RI di Jakarta sana, bukan disini,” jawab Riswandi.

“Silahkan datang kemari lagi, bawa data dan kita bisa berdialog. Ini bukan forumnya, tentu tidak elok,” tutupnya. Usai aksi, hujan turun dengan derasnya. Kerumunan demonstran dan wartawan pun bubar. []

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: