Jual Kerupuk atau Jual Tanah?

Sengketa Tanah di Mandiangin

Siapapun berhak marah jika tanah yang luasnya hektaran hanya dihargai satu-dua juta rupiah. Selama enam bulan terakhir, kisah itu terjadi di Kabupaten Banjar, tepatnya di Desa Mandiangin Timur, Mandiangin Barat dan Kiram. Sebabnya, tanah turun-temurun yang menjadi tumpuan warga mencari nafkah telah berpindah tangan kepada perkebunan karet milik PT Anugerah Wattiendo.

SEBENARNYA, sengketa ini temuan tidak sengaja dari ekspedisi Mapala Meratus IAIN Antasari pada tanggal 23-25 Januari kemarin. Tidak sengaja karena niat mereka hanya meneliti flora dan fauna. Bermodal informasi awal ini, saya lalu pergi bersama Abdurrahman Ardhi (22), Ketua Umum Mapala Meratus dan Muhammad Jumahuddin (20), Ketua Divisi Lingkungan Hidup Mapala Meratus.

Dari data mereka, terungkap, tahun kemarin sudah ada 300 hektar yang digarap. Tahun 2012 ini ditargetkan 400 hektar lagi. Ada 75 ribu bibit karet yang telah disiapkan. Dari dokumentasi foto mereka pula, tampak gelondongan kayu pohon Akasia yang telah ditebang.

“Memangnya mau jual kerupuk? Kalau jual tanah, mestinya ada perundingan dulu,” cecar Baidawi, warga Desa Mandingan Barat. Ia tampak gusar sebab berhektar-hektar tanahnya hanya diganti satu juta rupiah.

“Kondisi tambah runyam ketika warga pendatang yang tidak punya tanah turut ngaku-ngaku punya tanah, “ tambahnya. Pertemuan dengan Baidawi malam itu (28/1) terjadi secara tidak sengaja, di tengah jalan, usai saya menelusuri Desa Kiram pada sore harinya.

Desa Kiram hanya berisi tiga rukun tetangga. Di RT 3, terletak paling ujung, satu jam perjalanan bermotor dari Gerbang Tahura, Mandiangin. Di RT ini, ada sekira 70 KK (Kepala Keluarga). Tingkat pendidikan paling tinggi adalah SMP. Jika malam, diesel dihidupkan. Air ledeng belum masuk. Sinyal telepon timbul-tenggelam.

Warga desa yang mayoritas bermata pencaharian mendulang emas dan berladang ini mengaku tak bisa lagi pergi ke lahannya.

“Takut, mas. Kami dilarang,” ucap istri Kamran membuka perbincangan. Menurut Kamran, perusahaan tersebut telah meletakkan tujuh buldozer, ratusan karyawan—hampir semua warga pendatang—dan dua-tiga personil Brimob sebagai pengamanan.

Lahan warga Kiram yang dicaplok ini mencakup wilayah Palasungan, Basung, Hapukan, Manianggang dan sekitarnya. Ia biasa ditanami Durian, Sirih hingga Kemiri.

Di warung teh Kamran, Kadi yang nasibnya setali tiga uang, turut angkat bicara. Ia tak lagi bisa mendulang emas ataupun berladang, alias menganggur. “Saya punya tanah lima petak. Tapi, hanya satu petak yang baru dibayar. Satu juta,” ucap ayah dari lima anak dan kakek dari tujuh cucu ini.

Petak dalam kosa-kata warga Mandiangin tidak punya ukuran matematik baku, entah berapa hektar. Petak bermakna wilayah garapan lahan yang diwariskan dari kakek-buyut mereka. Tak ada sertifikat tanah. Sebenarnya, beberapa warga sudah berkali-kali coba mengurus sertifikat tanah pedatuan ini, namun ditolak. Alasan pembakal, tanah tersebut termasuk wilayah konservasi alam.

“Tapi, malah pembakal Ibad sendiri yang menjual lahan kami kepada perusahaan!” cecar seorang warga. Ibad yang dimaksud adalah Badaruddin, Kepala Desa Mandiangin Barat. Kekecewaan warga kepada Pembakal Ibad tampak begitu terang.

Lalu kenapa warga Desa Kiram mesti marah dengan pembakal Desa Mandiangin Barat? Dulu, warga hanya kenal Desa Mandiangin. Pada tahun 1975 terjadi pemekaran, dipecah menjadi Desa Mandiangin Barat, Desa Mandiangin Timur dan Desa Kiram. Ternyata, sebagian besar lahan garapan warga Desa Kiram masuk ke wilayah Desa Mandiangin Barat.

“Nenek-nenek buta huruf nang makan sekali sehari tuh nyawa julungi duit selawi ribu gen himung, apalagi satu juta!” guyon Kadi yang sontak disambut tawa pahit warga. Kadi patut berpedih hati. Dulu, ia bisa dengan bebas menebang pohon miliknya untuk keperluan, misal, ada bagian rumahnya yang rusak dan patut diganti.

Kini, sejak perusahaan itu datang, ia bisa mendapat satu kubik kayu—bekas miliknya dulu—dengan catatan mesti membayar 400 ribu rupiah. “Saya merasa seperti diperas,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. “Lebih parah dari zaman Belanda!” makinya.

Kegusaran warga semakin menjadi-jadi ketika masyarakat Tiwingan mengabarkan perihal tanah pekuburan nenek-moyang mereka di Jungur turut dilindas buldozer. “Padang keramat kami tehambur jua dapatnya!” sergah Junaidi, warga Desa Mandiangin Timur.

Beberapa hari lewat, tokoh-tokoh masyarakat Tiwingan pergi ke basecamp karyawan perusahaan itu di Hapukan untuk memprotes perihal penggarapan lahan. Ditengah perbincangan, Khairul Lani, keponakan Kadi sekonyong-konyong datang dengan muka kusut. Ia mengeluh, kayu-kayunya di daerah Batu Badagu baru saja habis dilindas buldozer perusahaan.

Pohon-pohon warga tersebut ditebang, diuruk ke pinggir sampai ke sungai. Hingga akhirnya sungai yang melintasi daerah Hapukan rusak, keruh dan tak bisa lagi dikonsumsi warga. Benar saja, sepemantauan kami, sungai di seberang Gunung Pematon tersebut tampak kotor seperti air tanah.

Perlu diketahui, tidak semua informasi yang kami dapatkan dilakukan dengan prosedur wawancara normal. Karena satu-dua alasan, beberapa terpaksa dilakukan penyamaran dan perekaman pembicaraan secara diam-diam.

 

Amang Junai

Melintasi masa bermain, bujangan dan menjadi ayah di rimba raya Mandiangin. Membuat Amang Junai mudah jatuh pada dua sikap bertentangan: cepat akrab dengan sesama pecinta alam atau cepat naik pitam dengan perusak alam.

Lelaki kelahiran Mandiangin, 57 tahun silam ini keluar dari warung kopinya tanpa baju. Ia hanya memakai sarung dengan gulungan yang tidak sempurna. Minggu siang itu (29/1), Edi Junaidi tampak sedang kelelahan. Pasalnya, dini hari tadi ada dua pecinta alam yang kesurupan, kekacauan kecil itu turut menyibukkannya.

“Yang satu berlagak seperti buaya, satunya lagi mengikik seperti anjing hutan,” ucapnya membuka perbincangan, di pondokan samping warungnya, Tahura Sultan Adam. “Eeek-eeek, kiik-kiik,” guyonnya coba menirukan suara anjing hutan.

Di kalangan aktivis lingkungan dan senior Mapala Banjarmasin-Banjarbaru, Amang Junai adalah sosok yang dituakan. Dengan lancar ia menyebutkan satu demi satu nama aktivis Mapala kenalannya.

Salah satu nama yang ia sebut adalah Berry Nahdian Furqan. Berry yang merupakan aktivis lingkungan peranakan Banjar Hulu kini adalah Direktur Eksekutif Nasional Walhi.

Wawancara sempat terhenti sejenak saat satu mobil datang memarkir di halaman depan warungnya. Ketika pintu mobil terbuka, tampak satu keluarga menyerbu dan menyapa Amang Junai. Suasananya seperti temu kangen. “Suami-istri itu dulunya sama-sama aktivis Mapala,” jelas Amang Junai menjawab keheranan saya.

Meski pendidikan Amang Junai hanya sebatas madrasah, ia memiliki kesadaran dan keawasan pada isu-isu lingkungan. “Sejak bujangan sudah kenyang dengan proyek-proyek reboisasi. Mulai penyemaian, penanaman sampai perawatan saya ikut. Sakit benar hati ini kalau ada yang berani menebangnya,” kisahnya.

“Waktu kecil, di hari libur sekolah, kami ramai-ramai naik gunung,” kenangnya. “Istilah orang bahari itu, sasak sudah hutan ne wan bulu batis kami,” imbuhnya terkekeh.

Ditanya apa beda Mandiangian dulu dan kini, nada suaranya meninggi. “Tambah rusak! Hutannya jauh berkurang. Wisatawan juga banyak meninggalkan sampah,“ cecarnya.

Amang Junai kadang merasa sendirian dan tidak dipedulikan. Kritik dan masukannya ke berbagai pihak terkait nasib hutan Mandiangin seringkali tidak didengarkan. “Ketika ada perusahaan datang kemari, bukan menyoalkan tentang kerusakan lingkungan, di kepala warga yang dipikirkan malah berapa besar uang ganti lahannya,” sungutnya.

Amang Junai termasuk salah seorang warga yang menolak keras uang ganti lahan yang ditawarkan PT Anugerah Wattiendo. “Ngapain, uang macam begitu tak bakal bikin saya jadi sugih!” kecamnya. Amang Junai pula yang menjadi pemandu kami selama dua hari peliputan tersebut.

Karena perhatiannya pada hutan Mandiangan itulah, ia dipinang Fakultas Kehutanan Unlam Banjarbaru sebagai Staf Hutan Pendidikan. Selama 12 tahun terakhir, ia telah membantu mengawasi hutan seluas dua ribu hektar tersebut.

Namun, layaknya jalanan Mandiangin yang penuh lubang dan terjal, begitu pula jalan hidup Amang Junai. Perkawinan pertama yang memberinya dua anak dan dua cucu, kandas. Mantan istrinya itu kini tinggal di Banjarbaru, bersama anaknya. “Hubungan kami tetap baik. Kami suka saling bersilaturrahmi. Kalau tidak mereka yang kemari, kami yang kesana,” kisahnya.

Perkawinan keduanya, memberi satu anak—namanya Mahdiannur Rimbawan, lahir tahun 1998. “Semua anak Mapala sini kenal sama Rimbawan,” ucapnya bangga. Pembaca pasti sudah paham apa makna “Rimbawan” dalam nama tersebut.

Amang Junai mengaku tidak lagi percaya dengan pemerintah. “Di telinga ini masih terngiang-ngiang janji-janji kampanye mereka itu. Tapi apa?! Dusta semua,” sergah Amang Junai.

“Kini saya hanya bisa menaruh harapan pada teman-teman Mapala, LSM dan media. Kalau pemerintah, saya pilih golput!” katanya sembari tergelak.

 

Masuk Konservasi Alam atau Bukan?

Ketika ditanya sikap pribadinya, Yusuf selaku Ketua RT 3, mengaku manut warga saja. ”Kebanyakan warga menolak, tapi pasrah saja,” katanya. Ia juga membenarkan pembayaran kepada warga Kiram terjadi tepat di malam Idul Fitri kemarin. Satu KK satu juta rupiah. Ia juga menambahkan, lahan tersebut tidak termasuk areal konservasi alam.

Tapi keesokan harinya (29/1), pernyataan Yusuf ini dibantah oleh Syaipullah, warga Desa Mandiangin Barat. Dua dekade silam, bersama lima temannya: Anshari, Latif, Masrun (alm), Ihul (alm) dan Joko menyusuri Mandiangin selama 16 hari dengan jarak perjalanan sejauh 42 Km. Mereka adalah buruh harian BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dengan gaji Rp 3.500 perhari.

Syaipullah bertugas sebagai pembidik kompas. Tugas mereka adalah memasang patok-patok batas areal konservasi alam. Arah Timur: Sungai Rasau melintasi Persawahan Pantai Kopi, sampai di Kariwaya Bajambai. Arah Barat: Dari Padang Imban, menyeberang Gunung Najib, Damar Gusang, berakhir di sungai Tabunio. Patoknya terbuat dari kayu ulin yang pondasinya dicor.

Ditanya apakah wilayah Hapukan yang dikunjungi Mapala Meratus kemarin masuk areal konservasi alam, Syaipullah dengan yakin membenarkan, “Masuk itu! Masuk!”

Lucunya, dari hasil wawancara Mapala Meratus dengan karyawan perusahaan tersebut, mereka menyatakan lahan yang mereka garap lepas dari kawasan hutan yang dilindungi. “Kalaupun terjadi penciutan daerah konservasi alam, lalu kenapa kami tidak tahu ada pemasangan patok yang baru?!” kejarnya.

Demi mencari kebenaran hal ini, Selasa siang (31/1), saya menemui Firman dari Balai Tahura Sultan Adam. Menurutnya, belum ada penciutan areal lahan konservasi alam. Saat disebutkan satu per satu nama daerah yang saya kantongi dari Syaipullah, Firman kemudian menggelar peta.

Sayang, petanya kurang detil, hanya memuat nama-nama desa yang terhitung besar. Hapukan, Manianggang, Palasungan dan lainnya tidak masuk. “Kalau Anda ingin lebih valid dan detil, Anda bisa pergi ke BPKH,” jelasnya.

Di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah V Banjarbaru, Yopie, Kasi PKH juga mengutarakan hal senada, belum ada penciutan areal lahan konservasi alam.

“Memang ada laporan dari Balai Tahura Sultan Adam terkait keluhan warga. Dalam minggu-minggu ini kami akan turun mengeceknya,” ucap Yopie di ruang kerjanya.

Diminta merincikan keluhan warga yang dimaksud, “Itu aktivitas perkebunan oleh perseorangan, bukan perusahaan,” jawabnya. Lucunya, demi kejelasan, Yopie menyarankan saya untuk menghubungi Balai Tahura Sultan Adam. Apa tidak bolak-balik?

Tapi terlepas dari semua itu, Jungur—padang keramat warga yang dilindas buldozer—tertera dengan jelas dalam peta Balai Tahura sebagai wilayah konservasi alam.

 

Uang Pembebasan Lahan

Selain ketiadaan perundingan dan perbincangan. Kejanggalan yang cukup mencolok, ketiadaan kwitansi dan surat hitam di atas putih. Warga hanya diminta memberikan tanda tangannya dan langsung dikasih uang.

Beda desa lain cerita. Di Mandiangin Barat dan Timur, pembayaran dilakukan dua tahap. Timur, satu KK pertama-tama mendapat Rp 1.750.000, pembayaran kedua sebesar satu juta rupiah. Di Barat, pembayaran pertama satu juta rupiah, kedua dua ratus ribu rupiah. Jika dana hanya mengucur dari satu perusahaan, Perusahaan tersebut saja, lalu mengapa bisa terjadi perbedaan yang mencolok sebegini rupa?

“Warga resah karena uang itu tidak jelas. Untuk penjualan tanah atau sekedar kontrak?” tanya Muhaimin, warga Desa Mandiangin Barat. “Musyawarah itu ada, tapi hanya di kalangan aparat desa dan orang-orang pilihan saja. Warga tidak pernah tahu rincian berapa sebenarnya dana yang turun itu,” jelasnya.

“Ini permainan aparat desa. Semua tutup mulut. Sama-sama tahu, sama-sama menutupi,” tandasnya. Kesimpulan keras Muhaimin ini dibenarkan Syaipullah dengan anggukan kepala.

Hampir semua narasumber dalam wawancara tidak pernah ketinggalan menyebutkan nama Pembakal Ibad. Puncaknya, tempo hari, beberapa warga yang berniat audiensi ke rumahnya, kandas. Sebabnya, beberapa polisi turun untuk menghalang-halangi kedatangan warga.

Saya kemudian mengunjungi rumah Pembakal Ibad di Jalan SMP Negeri Mandiangin Barat, sekira 5 Km dari gerbang Tahura. Tampak bekas adukan semen di halaman rumahnya dan kerangka galam di depan terasnya. Rumah itu nampak akan dipermak ulang.

Saat ditemui, Pembakal Ibad sedang sibuk mencat dinding ulang ruang tamunya. Usai mengucap salam, berjabat tangan, menyebutkan nama dan memperkenalkan diri sebagai wartawan dari satu suratkabar harian di Banjarmasin. Raut muka Pembakal Ibad berubah. Belum selesai menyelesaikan satu kalimat pertanyaan. Ia langsung memotong pembicaraan.

“Apa untungnya buat saya! Saya tidak akan memberikan keterangan apapun! Saya ini ngikut saja sama Pembakal Desa Mandiangin Timur!” bentaknya. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah pintu. Semua upaya untuk memberi pengertian dan argumen kandas ditelan nyaringnya suara Pembakal Ibad. Saya kemudian minta undur diri. Ucapan salam pun tidak ia sambut.

Padahal, saya hanya bermaksud menanyakan satu hal, “Berapa jumlah uang dari PT Anugerah Wattiendo itu yang diberikan kepada Pembakal Ibad untuk kemudian disalurkan kepada warga?”

 

PT Anugerah Wattiendo

Anehnya, meski sudah berbulan-bulan perusahaan tersebut beroperasi, belum ada satupun karyawannya yang turun untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Semua hal terkait kepentingan lahan antara perusahaan dan warga praktis diwakili oleh para aparat desa.

Maka pengetahuan warga terkait perusahaan ini boleh dikata amat minim. Sebagai gambaran, warga hanya tahu nama depannya saja, “PT Anugerah.”

Ditemani Dani, wartawan televisi lokal, kami menyambangi BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Banjar, Martapura, pada Jumat pagi (10/2). Berkat bantuan Mada Taruna, Sekretaris Kepala BP2T, saya berhasil mendapat sedikit keterangan mengenai perusahaan ini.

PT Anugerah Wattiendo adalah salah satu anak perusahaan dari PT Jaya Agra Wattie (akrab disingkat JAWA) Tbk. JAWA bergerak di bidang karet, sawit, teh dan kopi. Mereka satu kantor, di Wisma BSG II Lantai 8 Jalan Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat.

Dalam laporan keuangan JAWA, tertulis PT Anugerah Wattiendo bergerak di bidang karet dan sawit, wilayah lahan garapannya antara lain Mekarsari, Mandiangin, dan Anjir Pasar.

Sayang, Mada tidak memiliki alamat perwakilan PT Anugerah Wattiendo di Kalsel. Saya coba melacak lewat Google, nihil.

Saya langsung melakukan dua panggilan telepon ke JAWA, tapi tak diangkat. Besoknya, saya coba lagi, berhasil tapi Rohadi, Senior Manager PT Anugerah Wattiendo sedang tidak berada di tempat, alasannya keluar kota selama seminggu.

Dari sekretaris Rohadi, saya berhasil mendapatkan nomor telpon genggam pribadi Budiyono, perwakilan PT Anugerah Wattiendo di Kalsel. Saya ajak ketemu, ia enggan. Saya ajak wawancara via telpon, ia tolak. “Saya tidak berani memberikan konfirmasi, takut salah omong. Anda langsung hubungi Bapak Rohadi saja,” ucap Budiyono dengan nada terburu-buru.

Esoknya, pengacara PT Anugerah Wattiendo menelpon redaktur saya, mengajak bertemu. Konfirmasi resmi dari PT Anugerah Wattiendo, pertama, wilayah yang ia garap bukan wilayah konservasi alam. Kedua, kericuhan ini disebabkan oleh penggelapan uang ganti lahan yang dilakukan oleh Pembakal Ibad, PT Anugerah Wattiendo terkesan ingin berlepas tangan dari semua kericuhan ini.

Kabar terakhir, dari seorang redaktur stasiun televisi lokal di Banjarmasin, warga Tiwingan, Kecamatan Aranio beramai-ramai mendatangi Polres Kabupaten Banjar. Guna melaporkan penggelapan uang ganti lahan yang dilakukan aparat desa. Juga tindakan PT Anugerah Wattiendo yang meratakan tanah pekuburan leluhur mereka di Jungur.

Pada malam yang dingin menggigit, usai peliputan, selagi saya menulis dan rehat di pondok milik Amang Junai, saya teringat ucapan Ardhi, “Jika perkiraan saya tidak keliru, Pembakal Ibad lah yang akan dikambinghitamkan oleh PT Anugerah Wattiendo.” Sialnya, Ardhi benar. (**)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: